Tugas Manaj. Layanan SI 2

MANAJEMEN LAYANAN SISTEM INORMASI

OLEH :

LUVIANA RIATI

NPM:

13115910

2KA02

SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2017/2018

e-Government dan Pemanfaatan Internet

Gambar 1. Laman Depan e-government kota Depok, Jawa Barat

I. Pengertian e Government

Pemerintahan elektronik atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai e-government atau e-gov adalah penggunaan Teknologi Informasi oleh Pemerintah untuk memberikan Informasi dan Pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. 

e-government dapat di aplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan informasi pelayanan pada publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Ada empat model penyampaian e-government, antara lain :

1. Government to Customer (G2C)
Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Tipe relasi ini diorientasikan untuk mempermudah dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Contoh : pelayanan pembuatan KTP/paspor melalui internet; Departemen Agama membuka pendaftaran calon haji Online melalui internet, download formulir pendaftaran CPNS.

2.Government to Business (G2B)
Tipe relasi ini dibangun dengan tujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan perusahaannya. Relasi semacam ini juga bisa mempermudah dan memperluas akses pelaku usaha terhadap informasi-informasi yang diperlukan bagi kepentingan usahanya, misalnya beragam kebijakan publik, prosedur perizinan, dll. Contoh aplikasi : perusahaan wajib pajak dapat menggunakan aplikasi web untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar; lelang on line; pengadaan dan pembelian barang melalui internet (e-procurement), dll.

3. Government to Government (G2G)
Tujuannya untuk mempermudah komunikasi antarnegara dalam rangka kepentingan diplomasi. Memperlancar kerjasama antarnegara dan kerjasama antarentiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dll). Contoh : hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan kedutaan besar negara lain untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang diperlukan oleh WNA yang berada di Indonesia; aplikasi yang menghubungkan kantor pemerintah dengan bank asing; pengembangan sistem basis data intelijen untuk mendeteksi mobilitas pelaku kejahatan/teroris; sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karyakarya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional.

4. Government to Employee (G2E)
Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS di instansi ybs. Contoh : sistem pengembangan karir PNS untuk bahan data kepentingan mutasi, promosi PNS; aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang merupakan hak PNS; sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi PNS yang terintegrasi dengan lembaga kesehatan dan pendidikan.

Keuntungan yang paling di harapkan dari e-government adalah meningkatkan efisiensi kerja pemerintah, kenyamanan bagi warga, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik. 

e-government memiliki banyak definisi dimana hampir setiap lembaga penting atau bahkan pemerintahan Negara memiliki defenisi tentang e-government. Namun, defenisi tersbut biasanya tidaklah jauh berbeda yang intinya adalah penggunaan Teknologi dan Informasi dalam Aktivitas Pemerintah

Seperti Menurut UNDP (United Nation Development Programme) mendefenisikan e- government secara lebih sederhana lagi, yaitu e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) oleh pihak pemerintahan.

Janet Caldow, direktur dari Institute For Electronic Governemnt (IBM Co.) dari hasil kajiannya bersama Kennedy School Of Government, Havard Universiity, memberikan defenisi, yaitu “electronic government is nothing short of a fundamental transformation of government and governance at a scale we have not witnessed since the beginning of the industrial era.”

Menurut Zweers dan Plangue mendefenisikan electronic government antara lain: “electronic government berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis oleh pemerintah, tidak berbasis tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan.

The World Bank Group mendefinisikan electronic government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. (electronic government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan).

Kesimpulannya e-government merupakan poses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalakan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Ada dua hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian electronic government diatas: Pertama, penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat bantu. Kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif. Dengan penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat di kerjakan dengan lebih mudah. Walaupun demikian, e-government tidak serta merta menggantikan peran aparat pemerintah dalam berhubungan dengan masyarkat, e-government hanya sebagai alat pemerintah bertujuan memperbaiki mutu pelayanan pemerintah kepada publik.

II. Tujuan dan Manfaat e-government

tujuan electronic government adalah untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa pelayana publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-suber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara.  Melalui pengembangan e-Gov dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ICT. Pemanfaatan ICT tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yaitu:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat secara luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

2. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomin nasional dan mempercepat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembagalembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-government bagi suatu daerah antara lain :

1. memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (baik itu masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara. 
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder untuk keperluan sehari-hari. 
4. Memberikan peluang kepada pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. 
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

III. Kelebihan dan Kekurangan e-government

Dalam menciptakan sesuatu sudah pasti terdapat sebuah kelebihan serta kekurangan. Begitu juga e-government. Berikut adalah beberapa Kelebihan serta Kekurangan dari e-government

Kelebihan dari e-government, antara lain :

1.  Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24/7, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

4.  Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi    pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce.

5. Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

6. e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.

7.  Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang   dibuaat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerinta8.  Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date.

9.  Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air.

10.  Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya.

11. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

adapun kekurangan dari e-government antara lain :

1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

2. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.

3. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.

4. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintaha

5. Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government

6. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian

7. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

IV. Pengolahan data elektronik dalam organisasi pemerintahan

Aplikasi dari IT dalam sektor publik ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyampaian pelayanan public oleh pemerintah. Layne and Lee(2001) menjelaskan dalam 4 tahap pengembangan E-Government yaitu:

1. Cataloguing

Fokus pada memulai sebuah bentuk kehadiran secara online dari pemerintah. Hal ini dapat diwakili dengan adanya web static.

2. Transaction

Dalam halaman web tersebut disajikan link database dinamis.

3. Vertical Integration

Terbangunnya sebuah koneksi dengan fungsi dan jasa dari tingkat diatasnya. Misalnya Portal web pemda tingkat II, mempunyai fungsi pelayanan dari portal web pemda tingkat I dan tingkat pusat. Di Vetical Integration, fokus pada transformasi jasa pelayanan pemerintahan dan bukan pada otomatisasi. Targetnya adalah mengintegrasi sistem pemerintahan tingkat II dengan tingkat I dan tingkat pusat, hal ini dilakukan untuk tujuan cross referencing and checking. Selain itu, target lainnya adalah untuk mempertimbangkan peningkatan pada efisiensi, privasi dan masalah kerahasiaan.

Horizontal Integration

Yaitu suatu integrasi antar fungsi dan pelayanan yang beda. Pada Horizontal Integration, ditandai dengan adanya database yang melintas area fungsional yang berbeda, yang saling berkomunikasi satu sama lain dan idealnya saling membagi informasi. Dengan demikian, informasi yang diperoleh satu agen pemerintah maka dapat digunakan oleh seluruh fungsi lain dalam sistem. Secara keseluruhan 4 tahap E-Gov dari Layne & Lee menawarkan harapan terbaik untuk meningkatkan efisiensi melalui reformasi administrasi melalui vertical maupun horizontal integration.

V. Perkembangan e-government di Indonesia

Perkembangan e-Government di Indonesia telah mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa

pemanfaatan Teknologi informasi memiliki peran yang cukup vital dalam penerapan pemerintahan

memilki akuntabilitas dan transparansi dalam berbagai segi. 2003 menjadi tonggak baru dalam

implementasi e-Government di Indonesia. Melalui Instruksi Persiden No.3  Tahun 2003 tentang

kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan e-Government, sejumlah instansi pemerintah

mulai menggeliat. Belum lagi Kementrian Komunikasi dan Informatika yang pada tahun 2003 juga

membuat turunan dari inpres No.3 Tahun 2003, melalui Kepmen No.55 Tahun 2003 tentang panduan

pembangunan infrastuktur portal pemerintah. Saat itu, portal memang masih menjadi pintu gerbang

pertama menuju keterbukaan informasi tentang pembangunan. Sehingga, banyak institusi pemerintah

ramai- ramai bikin situs yang menyediakan informasi seputar pemerintahan, walaupun hingga saat ini

belum banyak situs pemerintahan yang dapat memberikan informasi yang up to date.

Lima tahun semenjak Inpres tersebut di sahkan, perubahan demi perubahan mulai tercipta. Instansi

pemerintah seakan berlomba-lomba menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Tercatat,

beberapa instansi pemerintah dari level departemen hingga kabupaten/Kota, mulai menggunakan TI

sebagai alat yang memudahkan mereka dalam bekerja sesuai kebutuhan dan tujuan pembangunan

yang telah mereka rencanakan.

VI. Penerapan e-government di Indonesia

Contoh Penerapan e-Gov di Indonesia :

1. Penayangan hasil pemilu 1999 secara on-line dan real time.

2. RI-Net. Sistem ini menyediakan email dan akses Internet kepada para pejabat.

3. Info RI. Penyedia informasi dari BIKN.

4. Penggunaan berbagai media komunikasi elektronik (Internet) di beberapa pemerintah daerah tempat.

VII. Kesimpulan

e-government merupakan poses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu

menjalakan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Ada dua hal utama yang dapat kita tarik dari

pengertian electronic government diatas: Pertama, penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai

alat bantu. Kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan secara efektif,

efisien dan produktif. Dengan penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang

berbelit-belit dapat di kerjakan dengan lebih mudah. Walaupun demikian, e-government tidak serta

merta menggantikan peran aparat pemerintah dalam berhubungan dengan masyarkat, e-government

hanya sebagai alat pemerintah bertujuan memperbaiki mutu pelayanan pemerintah kepada publik.

VIII. Daftar Pustaka

Hasibuan, Zainal. ”Langkah-Langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemda”, Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3 – No. 1 –April 2007.

The World Bank Group, “A Definition of E-Government”, http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm, [online] 7 April 2017

https://www.academia.edu/26532576/Implementasi_E-government_di_Indonesia [online] 7 April  2017

http://www.cv-idris.co.id/news_perkembangan-egovernment-di-indonesia [online] 7 April 2017

http://bappeda.madiunkab.go.id/berita-145--pengertian-manfaat-dan-tahap-%EF%BF%BD-tahap-egovernment.html [online] 7 April 2017